JAKARTA, dialoguejakarta.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholishoh Ibnu Aman mengingatkan bahaya manipulasi data dan hasil penelitian untuk membenarkan kebijakan pemerintah. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip ilmiah dan dapat mengaburkan dasar pengambilan keputusan keuangan negara.
Peringatan itu disampaikan Nurkholishoh saat memberikan pidato kunci dalam acara puncak Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2026, Rabu (11/11). Ia menegaskan, penyusunan kebijakan negara harus bertumpu pada bukti dan hasil penelitian yang objektif, bukan mencari data untuk membenarkan keputusan yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, prinsip evidence-based policy harus dijaga agar hasil riset benar-benar menjadi landasan pengambilan kebijakan. Ia mengingatkan agar penelitian tidak diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan tertentu melalui manipulasi data maupun temuan ilmiah.
“Jangan sampai evidence-based policy yang kita inginkan berubah menjadi policy-based evidence. Jadi kita cari pembenaran, itu bukan science, itu namanya pembenaran,” tegas Nurkholishoh.
Ia menilai integritas penelitian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan keuangan negara. Hasil riset harus mampu memberikan gambaran objektif mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah, termasuk tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal menghadapi tekanan dari berbagai faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak, gangguan rantai pasok, dinamika geopolitik, perubahan iklim hingga penuaan populasi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah mengambil keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nurkholishoh menjelaskan, APBN memiliki tiga peran utama, yakni sebagai perisai untuk melindungi daya beli masyarakat, penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta penjaga keberlanjutan fiskal melalui disiplin anggaran.
Untuk mendukung fungsi tersebut, ia mendorong penelitian yang aplikatif dan menghasilkan rekomendasi konkret. Hasil simposium diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi dapat digunakan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Ia juga meminta kolaborasi antara peneliti dan pengambil kebijakan diperkuat melalui pertukaran data, gagasan, serta pengembangan penelitian bersama.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bukan hanya berdasarkan intuisi karena banyak kebijakan memang mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki basis bukti,” pungkasnya.