JAKARTA, dialoguejakarta.com – Puskesmas Pembantu (Pustu) Cideng, Jakarta Pusat, masih menempati rumah toko (ruko) sewa meski telah melayani 7.510 kunjungan pasien selama Januari hingga Oktober 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengkaji pembangunan gedung permanen yang ditargetkan rampung pada 2028.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kondisi bangunan yang digunakan saat ini belum memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Terbatas Tingkat Kecamatan yang dipimpin Pramono di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Pemprov DKI sedang mengkaji dua alternatif penyediaan gedung permanen Pustu Cideng. Pilihan pertama melalui hibah ruko dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sedangkan alternatif lainnya membangun fasilitas baru di lahan Taman Tulang Bawang, Cideng, seluas 713 meter persegi.
“Ada dua alternatif yang dikaji, yakni hibah ruko dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau pembangunan di lahan Taman Tulang Bawang seluas 713 meter persegi,” ujar Pramono.
Selain fasilitas kesehatan, Pemprov DKI juga memasukkan rehabilitasi dua sekolah negeri di Kecamatan Gambir ke dalam prioritas penganggaran 2027. Kedua sekolah tersebut adalah SDN Petojo Utara 013 dan SDN Cideng 07.
SDN Petojo Utara 013 dilaporkan mengalami kerusakan berat. Sementara itu, kondisi bangunan SDN Cideng 07 masih memerlukan kajian kelayakan untuk menentukan langkah penanganan.
Pramono juga mengusulkan pembangunan sekolah luar biasa (SLB) di kawasan SDN 013. Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi sekitar 280 anak berkebutuhan khusus di wilayah Kecamatan Gambir.
“Kami juga mengusulkan pembangunan SLB di kawasan SDN 013 untuk mendukung 280 anak berkebutuhan khusus di wilayah sekitar Kecamatan Gambir,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sedimentasi Kali Ciliwung pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman dan Harun sepanjang 648 meter. Pemprov DKI meminta percepatan pengerukan karena volume sedimentasi yang harus ditangani masih cukup besar.
Dari total 11.664 meter kubik sedimentasi, realisasi pengerukan hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 19,85 persen. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 9.349 meter kubik sedimentasi yang harus dikeruk.
Pramono mengingatkan pendangkalan sungai berpotensi meningkatkan muka air dan berdampak terhadap kawasan sekitar, termasuk Istana Negara.
“Ini masih tersisa sekitar 9.349 meter kubik. Pendangkalan ini berpotensi meningkatkan muka air dan berdampak pada kawasan Istana Negara,” jelasnya.
Pemprov DKI juga melanjutkan perhatian terhadap revitalisasi Pasar Petojo Enclek. Pasar yang dibangun pada periode 1926–1927 tersebut masih membutuhkan pembenahan setelah pekerjaan revitalisasi pada 2022 belum tuntas.
Penurunan tanah di kawasan pasar turut menimbulkan persoalan genangan dan rembesan air. Selain pembenahan fisik bangunan, penataan aktivitas perdagangan yang menggunakan jalan umum juga menjadi bagian dari rencana penanganan.
Pramono meminta kajian kelayakan revitalisasi dilanjutkan dengan tetap mempertahankan karakter arsitektur bersejarah pasar tersebut. Pembenahan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas perdagangan yang lebih tertata.
“Kami meminta kajian kelaikan dilanjutkan agar revitalisasi tetap mempertahankan arsitektur bersejarah sekaligus memenuhi standar pasar modern,” ujarnya.
Pramono menegaskan, penanganan berbagai persoalan di Kecamatan Gambir membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Sebagai kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan kenegaraan, Gambir juga memerlukan pengaturan khusus terkait pengamanan, lalu lintas, dan kebersihan lingkungan.
“Karena itu, pengamanan kegiatan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan kawasan harus ditangani secara terkoordinasi,” tegasnya.
