BANTEN, dialoguejakarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalankan lima strategi utama untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi pemerintahan, akuntabilitas kebijakan, dan partisipasi masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan hal tersebut dalam acara Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Rabu (11/11).
Andra Soni menjelaskan, strategi pertama yang diusung Pemprov Banten adalah penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini dilakukan agar tanggung jawab dan koordinasi pengelolaan informasi publik dapat berjalan lebih terstruktur dan optimal.
Strategi kedua adalah digitalisasi layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, sistem register permohonan terpusat, dan integrasi kanal layanan. Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
”Strategi ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi publik dengan menjadikan media sosial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sarana transparansi, ruang komunikasi dua arah, sekaligus instrumen penangkal disinformasi,” ujar Gubernur Andra Soni.
Selanjutnya, strategi keempat direalisasikan melalui penguatan keterbukaan data pada portal Satu Data Banten. Sementara itu, strategi kelima adalah penguatan peran Komisi Informasi Provinsi Banten melalui dukungan program sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat desa yang dicanangkan untuk periode 2025–2027.
Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni menuturkan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi krusial dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Namun, ia juga menekankan bahwa transparansi ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat.
Menurutnya, informasi yang terbuka merupakan salah satu instrumen pengawasan paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini dinilai memiliki dampak strategis dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta membangun kepercayaan publik.
”Budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi pada seluruh tingkatan badan publik di Banten hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (*)
