BANDUNG, dialoguejakarta.com – Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam praktik jurnalistik tidak boleh menggeser peran utama wartawan dalam menjaga akurasi, independensi, dan tanggung jawab jurnalistik.
Meski mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja, teknologi AI tetap membutuhkan kendali serta penilaian kritis manusia.
Hal tersebut disampaikan Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Dr (C) Haresti Asysy Amrihani, M.Med.Kom dalam kegiatan Capacity Building Media Ekonomi dan Bisnis yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara di Bandung, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan yang dibuka Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, tersebut, Haresti menyampaikan materi bertajuk “Etika dan Penggunaan AI dalam Jurnalistik”.
Menurut Haresti, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan kognitif dan intelektual manusia.
Kehadirannya dapat membantu berbagai pekerjaan jurnalistik, mulai dari pengumpulan informasi hingga produksi dan distribusi konten multimedia.
“Menolak kehadiran AI di era digital merupakan bentuk ketertinggalan. Namun, menerima begitu saja hasil keluaran AI tanpa verifikasi dan penilaian kritis juga berisiko menghilangkan esensi profesi jurnalistik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah perangkat AI seperti ChatGPT dan Claude dapat dimanfaatkan untuk memetakan sudut pandang pemberitaan, menyusun alternatif judul, merancang pertanyaan wawancara, hingga memperbaiki struktur tulisan.
Sementara itu, Gemini, Grok, DeepSeek, dan NotebookLM dapat membantu wartawan menelusuri informasi serta menganalisis dokumen dan kumpulan data dalam jumlah besar.
Teknologi penerjemahan otomatis juga memungkinkan jurnalis mengakses informasi lintas bahasa, sedangkan Canva AI dapat membantu proses penyuntingan dan pengembangan visual pendukung berita.
Dalam pengembangan jurnalisme multimedia, AI juga dapat dimanfaatkan untuk membuat transkripsi wawancara, subtitle, visualisasi data, infografik, podcast, konten audio, hingga video pendek untuk berbagai platform digital.
Meski menawarkan beragam kemudahan, Haresti mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak secara otomatis menjamin akurasi maupun kualitas produk jurnalistik.
Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah halusinasi AI, yakni kondisi ketika sistem menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tetapi tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, terdapat risiko misinformasi, disinformasi, dan bias algoritma yang dapat memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“AI posisinya sebagai alat bantu. Hasil yang diberikan tetap harus diperiksa, diverifikasi, dan dikontrol oleh manusia. Jangan sampai karena terlalu mudah menggunakan AI, kita justru kehilangan daya kritis dan kemampuan jurnalistik,” tegasnya.
Ia mengutip konsep augmented journalism yang dibahas Dierickx, Opdahl, Khan, Lindén, dan sejumlah peneliti lainnya dalam artikel A Data-Centric Approach for Ethical and Trustworthy AI in Journalism, yang diterbitkan dalam jurnal Ethics and Information Technology pada 2024.
Konsep tersebut menjelaskan bahwa AI berpotensi memperluas kemampuan manusia dalam mengumpulkan, memverifikasi, memproduksi, dan mendistribusikan berita.
Teknologi ini dapat mempercepat pekerjaan yang menyita waktu, mengidentifikasi pola, serta menganalisis data dan teks dalam jumlah besar.
Namun, kualitas hasil yang dihasilkan AI tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan. Karena itu, kecepatan pemrosesan informasi harus diimbangi dengan pemeriksaan sumber primer dan verifikasi fakta di lapangan.
Haresti yang juga menjabat Kepala Sekolah Jurnalisme PWI DKI Jakarta menambahkan, pemanfaatan AI harus tetap berada dalam koridor Kode Etik Jurnalistik.
Prinsip akurasi, independensi, keberimbangan, serta tanggung jawab kepada publik tidak boleh dikorbankan demi mengejar kecepatan produksi maupun tuntutan trafik media.
Menurutnya, perkembangan teknologi juga perlu dipahami dalam konteks perubahan ekosistem media yang dipengaruhi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi kebutuhan bagi wartawan, tanpa harus kehilangan identitas dan nilai-nilai profesionalismenya.
“Teknologi boleh berkembang pesat, tetapi kualitas, etika, dan tanggung jawab jurnalistik akan selalu berada di tangan manusia. AI harus ditempatkan sebagai mitra kerja, bukan pengganti jurnalis,” pungkasnya.
Melalui pemanfaatan yang tepat dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kualitas karya jurnalistik. Tantangannya adalah memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak menggerus independensi serta integritas profesi wartawan. (*/Yudhi).